SETYA NOVANTO KEMBALI MANGKIR DARI PANGGILAN KPK

RANTAIQQ

68FASHION- Kabar mangkirnya Setya Novanto atau Setnov dari panggilan KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ) pun mengundang tanggapan dari Mantan anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul. Sebelumnya Setnov mangkir dari panggilan KPK karena belum mendapatkan izin dari Presiden Jokowi, namun Ruhut menilai jika mangkirnya Setnov karena takut nantinya akan langsung ditahan sebagai tersangka dan langsung menggunakan rompi berwarna oranye.

BACA JUGA : SEORANG PRIA MENGAMUK SAMBIL MEMBAWA KEPALA SANG KAKAK

AGEN POKER" Alasan yang tidak masuk akal, harus meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden, karena dia sudah tahu kalau datang hari ini akan langsung menggunakan rompi oranye, jadi dia ketakutan," ujar Ruhut.

DEWA POKERRuhut menilai jika KPK tidak perlu meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden untuk melakukan pemeriksaan terhadap Setnov. Dan seharunya tidak mengajak Presiden Jokowi dalam mengintervensi proses hukum.

TEXAS POKERDan seharusnya KPK hari ini melakukan pemanggilan terhadap Setnov untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dari kasus E-KTP dengan tersangka Direktur Utama PT. Quadra Solution Anang Sugihana Sudiharjo, dan Ruhut hanya bisa berharap jika Setnov bisa kooperatif dan bisa mengikuti semua proses hukum yang ada.

POKER ONLINERuhut sangat yakin jika KPK nantinya akan melakukan penjemputan paksa terhadap Setnov, jika terus mangkir dari panggilan. Fredrich Yunadi selaku pengacara Setnov menegaskan jika akan tetap pada pendiriannya jika KPK ingin melakukan pemeriksaan terhadap kliennya harus meminta izin kepada Presiden Jokowi.

BACA JUGA : PASPAMPRES TAMPAN YANG BERHASIL BUAT PARA KAUM HAWA PATAH HATI

AGEN POKERFredrich juga mengatakan jika KPK sudah melakukan aksi makar karena memanggil Setnov, dimana kliennya sedang menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPR. Dan aksi makar tersebut sama halnya dengan melakukan makar terhadap pemerintah, selain itu UU KPK tidak dibawah UUD 1945.

JUDI POKERFredrich mengacu kepada UUD 1945 Pasal 20 a Ayat 3 tentang hak imunitas terhadap anggota DPR, Fredrich menilai KPK tidak mempunyai alasan untuk melakukan pemanggilan terhadap Setnov karena seorang Ketua DPR yang sedang menjalankan tugasnya.